Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh provinsi, kabupaten/kota akan dibuka serentak November mendatang. Untuk seluruh tahapan seleksi, jadwalnya dimulai akhir November hingga Desember.
“Memang agak mundur dari jadwal Oktober yang kita targetkan. Karena saat ini belum semua daerah yang telah ditetapkan rincian jabatan formasinya,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho yang ditemui di kantornya, Rabu (27/10).
Selain masih menggodok rincian jabatan formasi CPNS, Kementerian PAN & RB juga tengah menunggu hasil evaluasi tim verifikasi dan validasi. Pasalnya, tenaga honorer ikut masuk dalam rincian formasi CPNS di daerah-daerah.
“Jadi kalau daerah A, kuotanya 500 orang, itu sudah masuk jatah pelamar umum dan honorer. Nah, kita saat ini sedang menunggu hasil kajian tersebut, meskipun kita sudah punya ancar-ancar jatah honorer maksimal 40 persen,” tuturnya.Dia mengimbau agar daerah-daerah yang telah mengajukan rincian jabatannya harus tegas dan tidak bimbang. Sebab jika pemda terus dalam kebimbangan, maka seleksi CPNS juga terus tertunda.
“Kalau sudah yakin dengan rinciannya sebenarnya langsung bisa dibuka seleksinya. Hanya pemda banyak yang ragu-ragu, makanya terus diperbaiki. Akibatnya jadwal seleksi CPNS tertunda lagi,” ujarnya.
60 Persen Data Honorer Dimanipulasi
Sesuai prediksi, data tenaga honorer ternyata banyak yang dimanipulasi. Hasil verifikasi dan validasi data honorer tertinggal untuk kategori yang dibiayai APBN/APBD, menunjukkan hanya 40 persen saja yang datanya benar. Selebihnya merupakan data-data hasil manipulasi. Ini merupakan hasi verifikasi dan validasi tahap pertama di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Aceh, dan Jogjakarta.
Sesuai prediksi, data tenaga honorer ternyata banyak yang dimanipulasi. Hasil verifikasi dan validasi data honorer tertinggal untuk kategori yang dibiayai APBN/APBD, menunjukkan hanya 40 persen saja yang datanya benar. Selebihnya merupakan data-data hasil manipulasi. Ini merupakan hasi verifikasi dan validasi tahap pertama di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Aceh, dan Jogjakarta.
“Data yang diperoleh tim, ada 60 persen jumlah honorer yang di-mark-up. Paling tidak ini bisa dijadikan gambaran kalau jumlah honorer tertinggal sebenarnya sedikit. Namun entah karena daerah ingin coba-coba maka ditambah-tambahin,” kata Ramli Naibaho.
Wilayah-wilayah yang diverifikasi di tahap pertama ini, menurut Ramli, mengoleksi tenaga honorer yang lebih banyak dibanding di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan, tim telah melakukan pendataan sejak 25 Oktober dan berakhir 3 November mendatang.
“Kami yakin banyak daerah yang berpikir bisa meloloskan honorer ilegal dalam verifikasi data ini. Namun mereka lupa, pusat juga tidak sebodoh itu. Yang masuk data base hanya yang benar-benar sesuai kriteria. Yang tidak lolos, kita kembalikan ke BKD masing-masing,” bebernya.
Untuk diketahui dalam jadwal kunjungan tim pada 11 Oktober, daerah yang dikunjungi adalah Provinsi Jatim dengan 38 kabupaten/kota, Jabar plus 27 kabupaten/kota, Banten dengan delapan kabupaten/kota, Yogyakarta dengan lima kabupaten/kota, Jateng dengan 35 kabupaten/kota. Untuk wilayah Sumatera yang pernah dikunjungi adalah Provinsi Sumsel dengan delapan kabupaten/kota, Riau dengan 10 kabuaten/kota, Sumbar dengan 17 kabupaten/kota, dan Aceh dengan 22 kabupaten/kota.
Dari masing-masing daerah ada perbedaan lamanya verifikasi dan validasi. Misalnya Kota Bekasi waktu verifikasinya mulai 11 sampai 20 Oktober. Sedangkan Cimahi sejak 11-15 Oktober.
Sumber : Riau Pos